The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

Blog Article

On May possibly ten, hundreds gathered in a lot of locations close to the mendapatkan informasi lebih lanjut provincial capital Jayapura to protest toward The federal federal government’s programs to break up the province.

One of the factors leading to the extraordinary strategic intelligence ‘electricity’ was the complete control of intelligence by President Soeharto throughout the Orde Baru

Pencarian informasi yang dilakukan oleh intelijen harus dilakukan dengan cerdas, tidak semata menunjukkan kekuasaan, dan tetap menjaga rambu-rambu penghargaan terhadap hak asasi manusia.

The public trauma from incredible intelligence ‘powers’—Specially armed forces intelligence—allowing control of the general public sphere plus the political technique has not absolutely disappeared however. In a country which has seasoned 32 several years of authoritarian with the Orde Baru (New Buy) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence features in government organizations and ministries continues to be an essential difficulty.

Badan Intelijen Negara perlu diimbangi oleh lembaga kontraintelijen untuk mencegah tindakan-tindakan dari pihak oposisi yang menghambat aktivitas intelijen Indonesia sekaligus mencegah kegiatan/operasi intelijen asing yang mengancam Indonesia.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]

Together Using the LPNKs, other institutions are shaped by Guidelines and Presidential Polices as unbiased bodies. Theoretically, the difference between these impartial bodies and LPNK is The actual simple fact that they are coordinated beneath a specific ministry and exclusively report again towards the President, Even supposing this could not generally be the situation in follow.

perspective states that this chaos is a strategy of consolidating stability actors to check their position from the eyes on the civilian government, and in the event the civilian authorities asks for motion through the apparatus, then You will find there's negotiation regarding the body weight of stress for reform and what ‘may well’ or ‘must not’ be completed.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

fifteen unsur yang lain adalah kantor-kantor atau https://suaramerdeka.biz/2025/03/24/reformasi-intelijen-indonesia-menjawab-tantangan-keamanan-global-dengan-pengelolaan-yang-tangguh/ biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Business on the Director of Nationwide Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;

atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.

Rekrutmen dan kultur intelijen harus sesuai dengan standar internasional. Profesionalisme dan independensi akan menjadi kunci keberhasilan intelijen di masa mendatang. Agar efektif, intelijen harus bekerja dalam bayang-bayang dan tidak terlalu banyak diungkap di masyarakat.